“…INFORMASI Yang INFORMATIF…” Seminar PERS Sebagai PILAR ke 4 DEMOKRASI


Bertempat di Universitas Pakuan Bogor, pada tanggal 30 Juni 2011 diselenggarakan Seminar Pers sebagai pilar ke 4 Demokrasi dengan pembicara Muchlis Hasyim (CEO inilah.com), Max Sopacua,SE,M.Sc (DPR fraksi Partai Demokrat), Fadly Zon (wk ketum partai Gerindra), Dr. Margarito Kamis (pakar hukum tata negara,UI), dan Bintatar Sinaga SH,MH (pembantu rektor Univ Pakuan). Wajah Pers di Indonesia belumlah menemukan bentuk dan posisi yang tepat sebagai Pilar ke 4 dalam sistem Demokrasi. Bentuk dan posisi Pers silih berganti mengikuti kondisi masyarakat dan khususnya situasi politik di negeri ini. Bergantinya kekuasaan secara otomatis juga mempengaruhi Pers. Padahal hukum yang ada sudah dapat diandalkan. Dalam UU 40/1999 tentang Pers, khususnya pasal 4 disebutkan bahwa 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; 2) Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; 3) Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; 4) dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Max Sopacua,SE,M.Sc mengungkapkan bahwa Pers yang kita bicarakan sekarang adalah Pers yang memiliki ketahanan prima. Bahwa dia adalah salah satu aspek sosial yang dapat membuat atau menciptakan suatu opini. Baik masyarakat di tingkat perkotaan dan pedesaan.

"...Max Sopacoa Pembicara Seminar..."

Undang-Undang penyiaran yang sekarang sedang dilakukan perubahan masih terus menerus direvisi. Mudah-mudahan setelah masa akhir persidangan ini UU Pers ini selesai. Pers sebagai Pilar ke 4 Demokrasi tentu diharapkan memiliki ketahanan. Karena dari 3 Pilar yang lain yaitu eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, pilar ke 4 inilah yang dapat membolak-balikan membentuk opini masyarakat. Membuat sesuatu yang hitam menjadi putih dan sebaliknya. Persoalannya sekarang bagaimana aspek dan kebijakankan yang harus kita terapkan dalam pilar ke 4 ini sehingga masyarakat mendapat informasi yang informatif. Menurut Fadly Zon, untuk mendukung rekan-rekan pers supaya informasi itu informatif maka pihak pemerintah eksekutif dapat memberikan suatu keterbukaan informasi publik. Hal ini kita tahu sudah ditindak lanjuti dengan PP no. 61 tentang pelaksanaan UU no 14 tahun 2008. Dimana untuk badan negara/publik diwajibkan membentuk suatu badan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.Badan ini harus dibuat 1 tahun setelah PP no 61 ini dibentuk. Di mana PP ini diterbitkan Agustus 2010. Untuk kota Bogor sudah dibentuk badan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Namun informasi yang informatif ini pun akan sulit diwujudkan dengan banyaknya kaum konglomerasi yang juga memiliki media masa. Tidak sedikit Pers yang bekerja di perusahaan media masa, baik cetak maupun elektronik, pada akhirnya lebih memperjuangkan kepentingan politik dan ekonomi sang pemilik.

"...Hadirin Peserta Seminar..."

Belum ditemukan organisasi profesi media yang mengambil peran untuk mengingatkan kembali ke tugas suci dari pers. Kepada PENANTRA News (Perhimpunan Nasionalis Nusantara), Muchlis Hasyim (CEO inilah.com) menyatakan bahwa untuk mengembalikan tugas suci pers ini harus ada suatu kepentingan kolektif yang menjadi konsesus bersama insan pers untuk berbuat demi kebaikan rakyat banyak sehingga cita-cita Demokrasi dapat terlaksana. Oleh karena itu perusahaan media juga harus memberikan sesuatu minimal yang pantas untuk wartawannya. Sehingga mereka tidak lagi harus mencari. Karena banyak pula yang memberikan upah sesuai UMR. Hal ini lah yang masih diperjuangkan oleh kami.Perusahaan insan pers bisa memiliki rumah, upah yang lebih dari UMR, asuransi, tunjangan pensiun, dll. Namun itu juga berpulang pada medianya, apakah akan menjadi alat industri atau alat perjuangan. Karena itu bentuk Pers yang ideal adalah Pers yang mempunyai kontribusi apa yang dipikirkan oleh bangsa ini sehingga dapat memberikan kesejahteraan. Menyoroti masalah Demokrasi itu sendiri, sebenarnya Demokrasi itu esensinya sederhana sekali, yaitu membebaskan orang, membuat orang sebagai mahluk yang sejak awal di karuniai Tuhan dengan hak tidak boleh diutak-atik. Hak otonomi itu dimaksudkan kita bebas secara individual untuk mengusahakan kehidupan kita sejahtera baik secara materil maupun rohani, ungkap Dr Margarito Kamis. Asal usul Demokrasi itu sederhana sekali yaitu jangan penguasa itu memperlakukan orang-orang itu sebagai budak. Pada jaman Orde Baru, saya menjadi wartawan selama 26 tahun. Saat itu pers terkondisi one way trafic. Namun kini pers lebih bebas.

"...Bersama Muchlis Hasyim CEO Inilah.Com..."

Seperti TVRI sekarang dijadikan TV publik yang bekerja sama dengan RRI, sehingga anggaran dapat dipakai secara maximal dan dapat memberikan informasi yang informatif. Harapan kita pers ini dapat membentuk opini publik yang positf, ungkap Max Sopacua lebih lanjut kepada redaksi PENANTRA News.Dalam sesi tanya jawab Ace Sumanta dari Tabloid Tatar Pasundan menyatakan bahwa Pers yang dewasa adalah pers yang siap dikritik. Kelemahan pers sekarang adalah mau mengkritik tapi tidak suka dikritik. Hal ini menggambarkan Demokrasi yang tidak dewasa. Dalam UU, Hak Jawab kurang dimaximalkan. Hak jawab diberi ruang yang kecil. Karena itu Pers juga harus seimbang dan adil. Kondisi pers saat ini memang memprihatinkan dalam hal penyampaian berita dan informasi pada masyarakat. Memang Pers saat ini lebih bebas, namun hal ini masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh pers itu sendiri. Sehingga yang merajalela adalah media atau pers dari para pemilik modal, di mana mereka dapat membuat suatu media yang besar namun kebebasan pers itu sendiri sebenarnya diberangus dengan tanpa disadari oleh pihak pers tersebut. Namun kini juga tidak sedikit pers yang mulai bangkit dan membuat media baik cetak maupun elektronik dengan dasar perjuangan dan idealisme, menandingi media konglomerasi.Walau terkendala oleh hal yang bersifat ekonomi, tapi tidak menyurutkan langkah mereka untuk dapat menyampaikan berita dan informasi yang benar, mendidik dan bermutu untuk turut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang berjiwa dan berkebudayaan Indonesia dan cinta tanah air. Bila sudah demikian barulah Pers dapat menjadi Pilar yang kokoh bagi Bangsa dan Negeri ini.

Oleh: Albert Dody Richmant

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: