“…Pembangunan Berwawasan Kesehatan Universal dalam Pencapaian MDGs…”


“…Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs, Prof. Dr. Nila F. Moeloek…

“…PENANTRA – Jakarta, Berangkat dari banyaknya tujuan pembangunan milenium (MDGs) yang menyangkut masalah kesehatan, KUKPRI MDGs menggandeng berbagai pihak dalam sebuah diskusi bersama pihak terkait guna mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan cakupan universal serta peran yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam pemberian layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Indonesia.

Diskusi tersebut berlangsung, pada 30 April 2012 di Jakarta, dengan melibatkan para akademisi dan praktisi pelayanan kesehatan, sistem pembiayaan, dan farmasi dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan dan sektor-sektor lain yang dapat berperan dalam menyumbang pada terwujudnya pembangunan berwawasan kesehatan, antara lain perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSI), Mahasiswa kedokteran FKUI, dokter umum, dan pihak lain terkait dengan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs, Prof.Dr.dr. Nila Moeloek SpM(K), dalam siaran persnya yang terlampir ke meja redaksi NRMnews menuturkan, ” bahwa Pencapaian target-target MDGs pada tahun 2015 secara keseluruhan banyak bergantung pada tercapainya pencapaian tujuan pembangunan milenium di bidang kesehatan yang sekaligus merupakan ‘jantung’ untuk mencapai target pencapaian tujuan pembangunan milenium lainnya.

Sementara itu, pencapaian MDGs dalam bidang kesehatan sangat ditentukan oleh penyediaan layanan kesehatan yang bermutu baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan ini harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau.”

Saat ini, Indonesia sedang dalam masa transisi menuju cakupan universal dalam pelayanan kesehatan pencapaian MDGs dalam bidang kesehatan. Undang-undang SJSN No.4 tahun 2004 mewajibkan setiap warga negara Indonesia memiliki akses pelayanan kesehatan komprehensif yang dibutuhkan melalui sistem pra-upaya (pre-paid system) dan mengurangi ketergantungan pada sistem pembiayaan yang mengandalkan pembayaran langsung (out-of pocket).

“ Kesehatan bukan hanya merupakan hak setiap warga negara Indonesia, namun sekaligus merupakan investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Terdapat kebutuhan mendesak untuk melembagakan pelayanan kesehatan universal yang saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Semua negara yang mengembangkan jaminan sosial menjadi kuat ekonominya dan produktif.

Oleh karena itu, kami masih terus menyusun pentahapan Jamkesnas yang realistis sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, baik yang bekerja di sektor in-formal dan formal,” tutur Prof.dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, Guru Besar FKM UI yang ikut merumuskan sistem SJSN di Indonesia. Terdapat dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan kesehatan dengan cakupan universal, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk semua warga dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan adil.

Selain itu, kesiapan infrastruktur pendukung SJSN seperti akses terhadap air minum dan sanitasi layak, ketersediaan dan distribusi yang memadai dari tenaga kesehatan, obat-obatan dan alat-alat kesehatan merupakan prasyarat utama dalam memastikan efisiensi dan efektifitas cakupan universal pelayanan kesehatan yang mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

“…Meskipun kesehatan merupakan suatu isu kesehatan yang sangat kompleks, namun mari kita mulai melakukan aksi nyata sekecil apapun dengan memberikan pelayanan kesehatan primer yang baik dan layak bagi masyarakat. Salah satu upaya KUKPRI-MDGs untuk mewujudkan aksi nyata tersebut adalah dengan dibentuknya suatu desain atau model program bernama Pencerah Nusantara yang mengajak sekelompok anak muda yang berprofesi sebagai dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan dan pemerhati kesehatan untuk turun langsung memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tempat-tempat yang telah ditentukan,” tambah Prof.Dr.dr. Nila Moeloek, SpM (K)

Dr. Zaenal Abidin dari IDI Pusat mengatakan, “ Dokter umum merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat yang 80% tugasnya adalah memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat. Sedangkan sebanyak 20% tugas dokter umum adalah memberikan rujukan kepada dokter spesialis selaku pelaku pelayanan kesehatan sekunder.

Maka, kami mendorong para dokter muda untuk menjadi ‘agent of change’ untuk kembali pada tugas pokoknya dengan melayani masyarakat Indonesia di manapun mereka berada.”
Diskusi pembangunan berwawasan kesehatan hari ini merupakan awal dari suatu upaya pemberian layanan kesehatan layak dengan cakupan universal bagi masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan milenium secara keseluruhan.

(Oleh : Dwi Pravita.G )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: